KPK WHISTLEBLOWER SYSTEM

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada bagian Pengawasan Internal di tempat Anda bekerja. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena KPK akan menjamin identitas Anda. Jadilah whisleblower bagi KPK!



Registrasi

Jika ingin membuat pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi untuk pertama kali,
silahkan daftar disini :

Sudah punya akun ? Login

Whistleblower

Frequently Asked Questions

Apa itu Holding Perkebunan?

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding merupakan Badang Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya.

Dasar hukum pembentukan Holding Perkebunan adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dimana terjadinya pengalihan 90% saham milik pemerintah diatas PTPN tersebut menjadi 10%

Total luas areal yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan adalah 1.181.751,03 Ha dengan status pengusahaan lahan sekitar 68% sudah bersertifikat, 20% sertifikat berakhir/dalam proses perpanjangan dan 12% belum bersertifikat. Sedangkan total planted area yang dimiliki PTPN sebesar 817.536 Hektar yang terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura. Selain itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PTPN juga memiliki areal kebun plasma seluas 457.794 Hektar.

 

Apa itu whistleblower?

Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut

Apa saja kriteria pengaduan pada WBS Holding Perkebunan ?

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor yang bertikad baik adalah perbuatan sebagai berikut :

  1. Korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai korupsi;
  2. Benturan kepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor : PER-01/MBU/01/2015

Apakah kami menjaga kerahasiaan data anda?

Sistem ini secara teknis menjaga anonimitas Anda. Agar lebih menjamin Kerahasiaan,
perhatikan hal-hal yang berikut ini:

  • Tidak mengisi data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda, seperti nama Anda atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
  • Hindari penggunaan Komputer kantor Anda jika Pengaduan yang akan Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor Anda.


Kami akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whistleblower,
Kami hanya fokus pada kasus yang dilaporkan.

Siapa saja yang dapat menjadi Pelapor pada WBS Holding Perkebunan ?

Seluruh insan Holding Perkebunan, masyarakat, pihak ketiga dan para pemangku kepentingan lainnya

Siapa saja yang dapat dilaporkan pada WBS Holding Perkebunan ?

Seluruh insan Holding Perkebunan (Karyawan, Direksi dan Komisaris)

Apa saja prinsip dasar pengaduan ?

Pengaduan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

  1. What : Adanya dugaan pelanggaran
  2. Why : Mengapa pelanggaran tersebut dilakukan
  3. When : Kapan pelanggaran tersebut dilakukan
  4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut
  5. Where : Dimana pelanggaran tersebut dilakukan
  6. How : Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan
  7. How Much : Berapa nilai uang/barang yang dilibatkan



Berapa lama laporan pelanggaran dapat ditindak lanjuti ?

Laporan pelanggaran dapat ditindak lanjuti oleh Tim WBS maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan pelanggaran diterima